Online News

Bimbingan Teknis PPID untuk Tingkatkan Transparansi Badan Publik

Demi meningkatkan pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkup Kementerian Pertanian, pada 11-13 April 2019, dilaksanakan Bimbingan Teknis PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis. Bimbingan Teknis ini diadakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sejumlah 12 UPT Kementerian Pertanian di Porvinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat diundang untuk menghadiri acara ini. UPT yang menghadiri bimbingan teknis itu contohnya SMK-PP Negeri Kupang, BPTP Bali hingga BKP Mataram. Dalam Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Bali itu, dijelaskan mengenai pentingnya PPID dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis, masyarakat memang berhak untuk mengakses informasi mengenai pemerintahan. Ini mengingat bahwa pemerintah ada salah satunya untuk melayani rakyat dan negara. Demi menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel itulah akhirnya dibentuk PPID dengan diberlakukannya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan PPID, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kinerja badan publik melalui website PPID masing-masing badan publik. Contoh informasi yang tersedia setiap saat dan dapat diakses di website ialah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), LAKIN (Laporan Kinerja), hingga DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selain informasi-informasi itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan akses informasi baik mengenai program atau hal-hal yang lain. Akses informasi dapat diperoleh melalui membaca, memperoleh softcopy atau salinan fisik dokumen. Meskipun begitu, tidak semua informasi dapat diakses secara leluasa oleh publik. Badan Publik berhak menentukan apabila suatu informasi tidak dapat dibagikan. Contoh informasi yang tidak dapat dibagikan di publik ialah informasi yang jika dibagikan maka akan membongkar hak cipta sebuah varietas, membongkar data individu yang sifatnya privat, hingga membocorkan jadwal razia. Dalam Bimbingan Teknis tersebut, juga dijelaskan mengenai prosedur permohonan akses informasi publik hingga penggunaan aplikasi berbasis website PPID. Demi meningkatkan kinerja PPID masing-masing, juga dilakukan evaluasi kinerja PPID masing-masing badan publik. Di lingkup Kementerian Pertanian, BBPP (Balai Besar Pelatihan Peternakan) Kupang menempati posisi 1 pada penilaian tahun 2018. Petugas PPID BBPP Kupang pun membagikan tips agar kinerja PPID gemilang. Tips pertama agar kinerja PPID baik ialah PPID harus mengupload informasi yang wajib di upload di website masing-masing. Tips kedua ialah, harus ada struktur organisasi yang jelas pada bidang PPID, sebab kesuksesan PPID badan publik membutuhkan kerjasama. Tips ketiga ialah harus ada perhatian dan komitmen serius dari Pimpinan Badan Publik atau Pejabat PPID. Tips keempat ialah PPID masing-masing badan publik mesti memiliki booth khusus untuk pelayanan PPID sehingga pelayanan offline dapat dilakukan lewat satu pintu.